Kesatuan yang Beku Hidup Kembali di Krisis Yaman

Keputusan seorang perwira tinggi Pengawal Presiden bergabung dengan Aliansi Suku Hadramaut mengejutkan banyak pihak dan memicu pertanyaan tentang kondisi nyata institusi negara di Yaman. Langkah ini bukan sekadar manuver pribadi, melainkan cerminan perubahan peta kekuasaan, ketika struktur formal negara tak lagi mampu menjamin komando, logistik, dan perlindungan bagi aparatnya sendiri.

Di tengah melemahnya otoritas pusat dan fragmentasi satuan militer, kekuatan suku kembali tampil sebagai penopang stabilitas lokal. Bagi banyak komandan lapangan, bergabung dengan struktur suku bukan berarti meninggalkan negara, tetapi memilih kekuatan yang benar-benar hadir dan bekerja di lapangan, saat negara hanya tersisa sebagai simbol di atas kertas.

Mengapa bisa?

Pertanyaan ini wajar muncul, karena secara formal brigade pengawal presiden memang satuan negara, tetapi konteks Yaman membuat realitasnya jauh lebih kompleks.

Pertama, alasan utama bergabung ke struktur suku biasanya karena krisis legitimasi dan kepastian komando. Di Yaman saat ini, banyak satuan yang “secara nama” berada di bawah negara atau PLC, tetapi tidak lagi menerima perintah jelas, gaji rutin, atau logistik. Ketika rantai komando melemah, perwira mencari payung kekuatan yang nyata di lapangan, dan suku adalah salah satunya.

Kedua, Brigade Pengawal Presiden memang ada sebagai satuan, tetapi setelah runtuhnya struktur kepresidenan lama, satuan ini terfragmentasi. Sebagian setia pada PLC, sebagian berafiliasi dengan faksi tertentu, dan sebagian lain praktis berdiri sendiri. Dalam kondisi seperti itu, loyalitas personal dan geografis sering lebih kuat daripada struktur formal.

Ketiga, di Hadramaut, Himpunan/Koalisi Suku-suku Hadramaut bukan sekadar struktur adat. Mereka sudah berubah menjadi aktor keamanan dan politik regional dengan pasukan, logistik, dan legitimasi sosial. Bergabung ke mereka bukan berarti meninggalkan senjata, melainkan mengalihkan loyalitas operasional ke struktur yang lebih stabil secara lokal.

Keempat, secara budaya dan sosial, perwira Yaman hampir selalu punya identitas suku. Dalam kondisi negara kuat, identitas ini berada di latar belakang. Namun ketika negara melemah, suku kembali menjadi pelindung utama—memberi keamanan keluarga, status, dan perlindungan politik. Ini bukan pengkhianatan ideologis, tetapi strategi bertahan.

Kelima, bergabungnya seorang komandan pengawal presiden ke kekuatan suku juga pesan politik. Ia menunjukkan bahwa otoritas pusat tidak lagi sepenuhnya mengendalikan aparat, dan bahwa kekuatan riil sedang bergeser ke aktor lokal. Ini sering dimanfaatkan sebagai alat tawar dalam negosiasi kekuasaan regional.

Jadi intinya:

Ya, brigade pengawal presiden secara formal ada

Tapi secara fungsional banyak yang lumpuh atau terpecah

Bergabung ke suku adalah langkah realistis dalam konteks negara rapuh

Di Yaman saat ini, suku bukan oposisi negara, melainkan pengganti negara yang sementara

Mengapa tak difungsikan kembali?

Pertanyaan ini justru menyentuh inti masalah kekuasaan di Yaman saat ini. Alasan mengapa ia tidak menghidupkan kembali satuan Pengawal Presiden, tetapi memilih bergabung ke kekuatan suku, berkaitan dengan realitas struktural, bukan semata pilihan pribadi.

Pertama, satuan Pengawal Presiden tidak bisa dihidupkan hanya oleh satu komandan. Untuk mengaktifkannya kembali dibutuhkan legitimasi politik dari pusat, keputusan PLC, anggaran, logistik, dan rantai komando nasional. Dalam kondisi sekarang, semua itu tidak berada di tangannya, bahkan banyak yang tidak benar-benar berfungsi.

Kedua, penguasaan teritorial sudah berubah. Gudang senjata, barak, dan jalur logistik Pengawal Presiden di banyak wilayah sudah diambil alih atau berada di bawah pengaruh faksi lain. Menghidupkan satuan tanpa kontrol fisik berarti hanya membentuk unit di atas kertas, bukan kekuatan nyata.

Ketiga, mengaktifkan kembali Pengawal Presiden akan langsung memicu konflik politik. Satuan ini secara simbolik terkait dengan pusat kekuasaan negara. Jika ia mencoba mengonsolidasikannya secara sepihak, langkah itu bisa dianggap sebagai manuver politik atau militer ilegal, bahkan ancaman oleh faksi lain dalam PLC sendiri.

Keempat, dari sisi sumber daya manusia, banyak anggota satuan lama sudah menyebar. Sebagian masuk pasukan lokal, sebagian ke STC, sebagian ke unit tribal, dan sebagian kembali ke kampung halaman. Mengumpulkan mereka kembali butuh waktu, dana, dan jaminan keamanan yang saat ini tidak tersedia.

Kelima, bergabung dengan Aliansi Suku Hadramaut memberi hasil cepat dan konkret. Ia langsung berada dalam struktur yang: memiliki legitimasi lokal, mempunyai pasukan aktif, menguasai wilayah, dan bisa memberi perlindungan bagi anggotanya. Dalam situasi rapuh, ini jauh lebih realistis daripada membangun ulang satuan negara dari nol.

Keenam, ada pertimbangan keselamatan personal dan politik. Menghidupkan kembali Pengawal Presiden berarti menarik perhatian aktor regional dan internasional. Bergabung ke struktur suku justru lebih “aman secara politik”, karena dibungkus sebagai langkah lokal defensif, bukan ambisi kekuasaan nasional.

Terakhir, langkah ini juga pesan tidak langsung kepada PLC: jika negara ingin satuan resminya kembali hidup, maka negara harus hadir—bukan hanya lewat nama, tetapi lewat gaji, komando, dan perlindungan hukum. Selama itu belum ada, aktor di lapangan akan memilih struktur yang benar-benar bekerja.

Singkatnya, dia tidak menghidupkan kembali satuannya karena:

tidak punya alat politik dan logistik

teritorial sudah berubah

risiko konflik terlalu besar

struktur suku memberi hasil nyata dan cepat

Dalam konteks Yaman sekarang, ini bukan kelemahan pribadi, melainkan cermin runtuhnya negara sebagai pengendali kekuatan bersenjata.

Baca selanjutnya