Yaman: Reshuffle di Kepemimpinan Hadramaut
Isu mengenai masa depan Amr bin Habris kembali menjadi perbincangan hangat di Hadramaut menyusul gelombang keputusan administratif, militer, dan keamanan yang dikeluarkan Gubernur Hadramaut pada awal Januari 2026. Sejumlah rumor sebelumnya menyebutkan bahwa panglima Pasukan Perlindungan Hadramaut itu akan dipromosikan ke posisi strategis nasional.
Salah satu rumor yang paling menonjol adalah dugaan pengangkatan Amr bin Habris sebagai Panglima Militer Kedua. Namun, hingga keluarnya rangkaian keputusan resmi terbaru, nama Amr bin Habris tidak tercantum dalam struktur komando baru tersebut, sehingga spekulasi itu dinilai tidak benar.
Ketiadaan namanya dalam keputusan gubernur memperkuat dugaan bahwa isu promosi tersebut lebih banyak bersumber dari manuver politik dan persepsi publik, bukan dari rencana resmi pemerintah pusat atau daerah. Lingkaran keamanan Hadramaut menyebut bahwa tidak pernah ada keputusan final terkait jabatan tersebut.
Selain isu panglima militer, Amr bin Habris juga sempat dirumorkan akan masuk sebagai anggota Dewan Kepemimpinan Presiden atau PLC. Rumor ini berkembang seiring posisinya yang dianggap berpengaruh di Hadramaut dan kedekatannya dengan struktur keamanan lokal.
Namun, dinamika politik nasional Yaman kembali berubah. Beredar kuat isu bahwa PLC akan dibubarkan atau direstrukturisasi, dengan hanya menyisakan Rashad Al-Alimi sebagai presiden tunggal. Dalam skenario ini, peluang masuknya figur baru seperti Amr bin Habris ke PLC praktis tertutup.
Kondisi tersebut membuat dua rumor besar terkait masa depan Amr bin Habris—yakni jabatan militer nasional dan posisi politik di PLC—secara bersamaan melemah. Tidak adanya konfirmasi resmi memperjelas bahwa kedua isu tersebut lebih bersifat spekulatif.
Jika kedua opsi itu gagal terwujud, maka satu posisi yang masih realistis dan bertahan adalah perannya sebagai wakil gubernur di Lembah Hadramaut. Jabatan ini dinilai lebih stabil dan sesuai dengan konfigurasi kekuasaan daerah saat ini.
Sementara itu, Gubernur Hadramaut Salem Ahmed Al-Khumbashi mengeluarkan sejumlah keputusan penting yang menandai konsolidasi besar-besaran di tubuh pemerintahan dan militer provinsi tersebut. Keputusan ini menunjukkan fokus pada pemulihan keamanan dan penertiban rantai komando.
Keputusan pertama menetapkan Ahmad Ali Ahmed Al-Khumbashi sebagai Direktur Jenderal Kantor Gubernur Hadramaut. Langkah ini dipandang sebagai penguatan struktur administratif di tingkat provinsi.
Keputusan berikutnya mencakup pembebasan dan pengajuan ke pengadilan militer sejumlah perwira tinggi di wilayah militer kedua. Di antaranya adalah Panglima Wilayah Militer Kedua Talib Said Barjash, serta beberapa pejabat keamanan strategis lainnya.
Langkah tegas ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan keamanan di Hadramaut, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak segan mengambil tindakan hukum terhadap pejabat militer aktif.
Dalam keputusan lanjutan, Mohammad Omar Al-Yamini ditunjuk sebagai Panglima Wilayah Militer Kedua yang baru. Penunjukan ini menjadi simbol peralihan kepemimpinan militer di kawasan strategis pesisir timur Yaman tersebut.
Gubernur juga menetapkan Abdulaziz Awad Al-Jabiri sebagai Direktur Jenderal Keamanan dan Polisi Pantai Hadramaut, memperkuat kendali sipil atas aparat keamanan lokal.
Selain itu, posisi Kepala Staf Wilayah Militer Kedua dipercayakan kepada Brigadir Jenderal Salem Ahmed Basloum. Pengangkatan ini menarik perhatian karena rekam jejak militernya yang panjang dan profesional.
Salem Basloum dikenal sebagai perwira berpengalaman dengan latar belakang pendidikan militer formal sejak era Uni Soviet. Kariernya mencakup berbagai posisi strategis di pertahanan udara dan operasi militer.
Ia juga pernah memimpin sejumlah unit penting, termasuk Pasukan Elit Hadramaut dan Polisi Militer Wilayah Kedua, yang memberinya legitimasi kuat di mata internal militer.
Penunjukan figur berpengalaman seperti Basloum menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah stabilitas, bukan kompromi politik. Hal ini turut menjelaskan mengapa figur seperti Amr bin Habris tidak masuk dalam struktur komando baru.
Dalam konteks tersebut, posisi Amr bin Habris di tingkat daerah tetap relevan, namun terbatas. Perannya dinilai lebih tepat dalam kerangka pemerintahan lokal dibanding struktur militer nasional.
Pengamat politik Yaman menyebut bahwa fase ini merupakan periode penyaringan kekuasaan, di mana hanya figur dengan legitimasi struktural dan dukungan hukum yang dipertahankan.
Dengan demikian, rumor tentang promosi besar Amr bin Habris dapat dianggap terpatahkan oleh realitas politik dan administratif terbaru. Yang tersisa adalah peran regional yang masih penting, namun jauh dari panggung kekuasaan nasional.
About peace
Tidak ada komentar